Pengaturan mengenai ketentuan lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia diakomodir dalam semua pengaturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual meliputi Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Desain Industri, Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman.
Lisensi dari hak kekayaan intelektual (termasuk di dalamnya paten, merek dan hak cipta, dan lainnya) adalah sebuah cara biasa guna menambah nilai tambah untuk menciptakan kesempatan bisnis dalam pasar luar negeri. sebuah lisensi adalah suatu kontrak, kontrak tersebut menjadi alat pemasaran internasional yang di dalamnya ada izin yang diberikan oleh suatu perusahaan.
Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (“HKI”) berhubungan dengan nilai ekonomi yang melekat pada karya intelektual dan melekat hak eksklusif bagi pemiliknya. Berdasar hak tersebut, pemilik HKI dapat melaksanakan sendiri atau melarang orang lain melakukan eksploitasi HKI guna memperoleh nilai materiil tanpa persetujuan pemiliknya.
Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) memberikan tuntunan untuk melakukan perjanjian. Menurut pasal tersebut, terdapat 2 (dua) syarat pokok dalam melakukan perjanjian yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif.
Syarat subyektif menunjuk adanya kesepakatan bagi para pihak untuk mengikatkan diri, artinya dalam suatu perjanjian tidak diperkenankan adanya unsur paksaan, penipuan maupun kekhilafan. Persyaratan subyektif lainnya adalah adanya kecakapan para pihak untuk melakukan perjanjian. Artinya, para pihak telah dewasa serta tidak di bawah pengampuan atau perwalian.
Syarat obyektif meliputi adanya suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Syarat adanya suatu hal tertentu adalah bahwa suatu perjanjian mempunyai obyek yang ditentukan berupa benda yang ada maupun yang akan ada Pasal 1332-1335 KUHPerdata sedangkan persyaratan adanya suatu sebab yang halal adalah berkaitan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan undang-undang Pasal 1337 KUHPerdata.
Guna memperoleh keuntungan yang lebih banyak, Pemilik HKI dapat memberikan lisensi kepada lebih dari satu pihak kecuali diperjanjikan. Artinya, apabila telah diperjanjikan bahwa pemilik HKI tidak akan memberikan lisensi berikutnya kepada pihak lain, maka ia harus mematuhi perjanjian tersebut.
Di Indonesia perjanjian lisensi di bidang HKI terdapat prinsip dasar yang paling utama adalah tidak bertentangan dengan kepentingan ekonomi Indonesia dan dilarang memuat ketentuan pembatasan-pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi.
Perjanjian lisensi harus ditulis secara tertulis dan harus ditandatangani oleh kedua pihak. Perjanjian lisensi sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:
- Tanggal, bulan dan tahun tempat dibuatnya perjanjian lisensi.
- Nama dan alamat lengkap serta tandatangan para pihak yang mengadakan perjanjian lisensi.
- Objek perjanjian lisensi.
- Jangka waktu perjanjian lisensi.
- Dapat atau tidaknya jangka waktu diperpanjang.
- Pelaksanaan lisensi untuk seluruh atau sebagian dari hak eksklusif.
- Jumlah royalti dan pembayarannya.
- Dapat atau tidaknya penerima lisensi memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga.
- Batas wilayah berlakunya perjanjian lisensi, apabila diperjanjikan.
- Dapat atau tidaknya pemberi lisensi melaksanakan sendiri karya yang telah dilisensikan.
Jenis-jenis Perjanjian Lisensi.
Terdapat jenis-jenis perlisensian yang dibedakan dalam beberapa kelompok berdasarkan objek, sifat, lingkup, dan cara terjadinya perlisensian. Menurut Dratler membedakan cara terjadinya perlisensian, yaitu :
- Voluntary Licenses, yaitu perlisensian yang terjadi berdasarkan prakarsa dan karena adanya kesepakatan pihak-pihak pemberi dan penerima lisensi.
- Non Voluntary licenses, yaitu perlisensian yang terjadi karena adanya permintaan pihak yang memerlukan lisensi dan diajukan kepada, disetujui dan diberikan oleh pihak yang berwenang yang ditetapkan oleh dan dengan syarat serta tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang.
Perjanjian lisensi dapat dibuat secara khusus, misalnya tidak bersifat eksklusif, apabila dimaksudkan demikian, maka hal tersebut harus secara tegas dinyatakan dalam perjanjian lisensi. Jika tidak maka perjanjian lisensi dianggap tidak memakai syarat non eksklusif. Oleh karenanya pemegang hak atau pemberi lisensi pada dasarnya masih boleh melaksanakan sendiri atau member lisensi yang sama kepada pihak yang lain.
Demikian pembahasan mengenai perjanjian lisensi dalam HKI. Kalian juga dapat nih berkonsultasi dengan pakar hukum kita jika kalian memiliki persoalan hukum yang ingin ditanyakan dengan cara langsung menghubungi pakar-pakar hukum kami dengan menghubungi kami di —–Tunggu apalagi, hubungi sekarang juga!!!
Sumber:
Abdul Kadir. 1992. Hukum Perikatan. PT.Citra Aditya Bakti: Bandung.